CATATANJAMBI - Ketua DPRD merespon atas Aksi warga Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menanam pohon pisang di jalan rusak bukan sekadar simbol protes-
ini adalah sinyal keras atas lambannya penanganan infrastruktur yang dinilai tak kunjung
menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.Ruas jalan sepanjang sekitar satu kilometer itu
kini dipenuhi lubang besar. Saat hujan turun, genangan air menutup lubang dan berubah
menjadi ancaman serius bagi pengendara. Warga mengaku sudah terlalu lama menunggu.
Ketua DPRD Muarojambi Aidi Hata menyoroti pada faktor yang diduga memperparah
kerusakan yaitu aktivitas kendaraan berat milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ketua
DPRD, menilai beban jalan tidak sebanding dengan kontribusi pihak swasta terhadap
perawatan infrastruktur.“Jangan sampai pemerintah membangun, pengusaha merusak, dan
rakyat yang menanggung akibatnya," tegasnya.DPRD pun bersiap mengambil langkah lebih
tegas dengan memanggil pelaku usaha sawit di wilayah tersebut. Mereka akan diminta
bertanggung jawab, termasuk kemungkinan berkontribusi langsung dalam perbaikan jalan yang
rusak akibat aktivitas operasional mereka.Tak berhenti di situ, DPRD juga mengendus persoalan
yang lebih serius: dugaan keberadaan kebun sawit skala besar tanpa izin usaha yang
jelas.Beberapa lahan disebut hanya berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), meski luasnya
mencapai lebih dari 100 hektar-angka yang seharusnya masuk kategori usaha besar dengan
kewajiban perizinan ketat. “Ini tidak masuk akal. Skala besar tapi tanpa izin usaha? Ini akan kami
telusuri," ujar Aidi.Di lapangan, dampaknya sudah nyata. Pengendara seperti Muhammad harus
ekstra waspada setiap melintas, terutama saat hujan. “Lubangnya tidak kelihatan, bisa jatuh
kalau tidak hati-hati," katanya.Sebelumnya warga Desa Talang Belido, Muarojambi melakukan
unjuk rasa dengan kerusakan jalan mereka yang terjadi sejak lama. Warga menanam pohon
pisang sebagai bentuk protes warga.
Pemkab Muarojambi saat inn telah berupaya melakukan perbaikan jalan dengan skema
prioritas bertahap, mengingat luasnya cakupan wilayah-150 desa dan 5 kelurahan. "Silakan
sampaikan aspirasi, tapi tetap mengikuti jadwal," ujar Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu
Suseno. Pernyataan ini dinilai sebagian warga sebagai bentuk normatif tanpa solusi konkret